KEPAHIANG, SEMARAKPOST.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut ditunjukkan melalui rapat gabungan komisi dengan agenda penyerahan laporan hasil pembahasan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang, Senin (29/6/2026), tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan DPRD dalam memastikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Dalam rapat tersebut, masing-masing komisi menyerahkan laporan hasil pembahasan tindak lanjut LHP BPK-RI kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kepahiang. Laporan tersebut merupakan hasil pembahasan yang telah dilakukan masing-masing komisi sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Pembahasan di tingkat komisi menjadi langkah penting untuk melihat sejauh mana rekomendasi hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
“Fungsi pengawasan DPRD tidak berhenti setelah hasil pemeriksaan disampaikan. Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana setiap rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan baik dan sesuai ketentuan,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Igor.
Menurutnya, tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
“Melalui pembahasan di masing-masing komisi, kita ingin memastikan setiap rekomendasi menjadi perhatian dan dapat diselesaikan secara tepat. Ini penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel dan efektif,” lanjutnya.
Penyerahan laporan hasil pembahasan dari masing-masing komisi kepada pimpinan DPRD selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses pembahasan lebih lanjut. DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kepahiang diharapkan dapat menyusun langkah-langkah strategis untuk memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara optimal.
Selain menjadi bagian dari fungsi pengawasan, proses tersebut juga menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Berbagai temuan dan rekomendasi BPK diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan agar tidak kembali terjadi pada periode berikutnya.
DPRD Kabupaten Kepahiang menilai koordinasi dan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI.
Dengan adanya pembahasan secara berjenjang dan terukur, diharapkan seluruh rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu serta memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen DPRD Kabupaten Kepahiang dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
