SEMARAKPOST | KEPAHIANG – Pasca mencuatnya kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa belasan siswa SD Negeri 18 Kepahiang, pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cabang Kepahiang mengambil langkah cepat dengan menghentikan sementara operasional dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator SPPG Cabang Kepahiang, Vera, memastikan dapur SPPG Prumnas Kroya yang berlokasi di Desa Taba Tebelet dan selama ini mendistribusikan menu MBG ke SDN 18 Kepahiang, ditutup sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut.
Keputusan tersebut diambil setelah sebanyak 16 orang yang terdiri dari 14 pelajar, satu guru dan satu penjaga sekolah mengalami gejala gatal-gatal, pusing, mual serta lemas usai menyantap menu MBG pada Kamis (4/6/2026).
“Sementara SPPG tersebut berhenti dan tidak melakukan penyaluran MBG ke penerima program makan bergizi ini,” ujar Vera, Jumat (5/6/2026).
Diketahui, dapur SPPG Prumnas Kroya melayani sekitar 1.700 penerima manfaat Program MBG setiap harinya. Penyaluran dilakukan kepada lima sekolah yang berada dalam wilayah layanan dapur tersebut.
Namun demikian, dari seluruh sekolah penerima manfaat, kasus dugaan keracunan hanya dilaporkan terjadi di SDN 18 Kepahiang. Kondisi ini menjadi perhatian khusus karena menu yang disalurkan pada hari itu disebut sama dengan yang diterima sekolah-sekolah lainnya.
Vera mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap proses pengolahan makanan di dapur SPPG guna mengetahui penyebab pasti insiden tersebut.
“Untuk menu sama, biasa dicek lagi di SPPG-nya,” katanya singkat.
Hingga saat ini, penyebab pasti munculnya gejala yang dialami para korban masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak terkait, termasuk uji sampel makanan yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang.
Sementara itu, penghentian sementara operasional dapur SPPG Prumnas Kroya berpotensi berdampak terhadap ribuan penerima manfaat Program MBG yang selama ini bergantung pada distribusi makanan dari dapur tersebut. Pemerintah dan pihak penyelenggara program kini fokus melakukan investigasi untuk memastikan keamanan pangan sebelum layanan kembali dioperasikan.
