Wabup dan Ketua DPRD Kepahiang Hadiri Musrenbangcam Bermani Ilir

SemarakPost.com | KepahiangKetua DPRD Kepahiang Windra Purnawan,SP hadiri Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Bermani Ilir yang bertempat di aula Kecamatan Bermani Ilir, Senin (17/02/2020).

Acara Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Bermani ilir dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kepahiang Neti Herawati SSos, turut hadir Kapolsek Bermani Ilir Iptu Irwan Saragih, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Plt Kepala Bapeda Kepahiang dan jajaran kepala OPD, Kepala Desa, serta sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat tingkat kecamatan Bermani Ilir.

Wakil Bupati Kepahiang Neti Herawati, bersyukur dapat berbicara didepan forum Musrenbang mewakili Bupati Kepahiang dan Mewakili Perempuan Kepahiang.

“Tolong kepada Bappeda untuk fokus perencanaanya pada pemberantasan kemiskinan, pendampingan lansia dan perlindungan perempuan dan anak,” sampai Wabup.

 

“Di Kepahiang banyak sekali laporan terhadap kekerasan perempuan dan anak, tindak asusila dan kekarasan bukan hanya perempuan tetapi menimpa juga pada anak laki-laki. Tolonglah fokuskan anggaran terhadap masalah ini. Saya sudah ditegur Kapolres kenapa pemerintah belum bergerak terhadap permasalahan ini,” sampai Neti.

Sementara, Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan dalam arahannya, mengatakan agar dalam pembahasan mengenai pembangunan perlu adanya komunikasi yang inten antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten kepahiang dan DPRD sehingga aspirasi yang disampaikan masyarakat bisa direspon dengan baik.

“Terkait pembangunan, sedapat mungkin antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan DPRD terus melakukan komunikasi yang inten sehingga aspirasi masyarakat bisa ditindak lanjuti dengan baik. Melalui Musrenbang ini dapat kita rangkum semua kebutuhan masyarakat, tentunya tetap mengedepan skala prioritas karena berhubungan dengan ketersedian anggaran,” Sampai windra.

APBD Kabupaten Kepahiang saat ini diangka 800 Milyard, 50 % nya adalah belanja pegawai termasuk kades dan perangkat desa, belum lagi saat ini terbitnya PP 11 Tahun 2019 tentang penyesuaian besaran penghasilan perangkat desa tentunya hal ini harus kembali disesuaikan.

“Kami di DPRD mendukung permintaan Kades dan Perangkat Desa ini tentu dengan pertimbangan kades dan perangkatnya adalah ujung tombak pelayanan dasar masyarakat di desa, tetapi kembali lagi kita harus memperhitungkan kembali ketersediaan anggaran yang kita miliki, untuk tahun 2021 fokus pembangunan kabupaten kepahiang tetap pada peningkatan infrastruktur dan Peningkatan SDM yang muara akhirnya tetap pada peningkatan taraf perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat,” sampai Windra.(rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *