SEMARAKPOST | KEPAHIANG – Polemik hasil seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Bengkulu 2026 meledak. Pemerintah Kabupaten Kepahiang melontarkan protes keras setelah menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Bengkulu yang tidak memiliki satu pun wakil dalam daftar peserta yang dinyatakan lolos.
Fakta tersebut sontak memicu tanda tanya besar. Di saat sembilan kabupaten/kota lainnya mampu meloloskan empat hingga enam peserta, Kepahiang justru pulang dengan tangan hampa. Kondisi itu dinilai bukan sekadar mengecewakan, tetapi juga mencederai rasa keadilan.
Wakil Bupati Kepahiang, Hafizh, bahkan tanpa tedeng aling-aling menyatakan mosi tidak percayaterhadap tim seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Bengkulu.
“Ini sangat tidak masuk akal. Masa dari 10 kabupaten/kota, hanya Kepahiang yang tidak ada perwakilan sama sekali? Sementara daerah lain meloloskan empat hingga enam peserta. Atas nama Pemkab Kepahiang, kami nyatakan mosi tidak percaya terhadap tim seleksi,” tegas Hafizh.
Pernyataan itu bukan sekadar luapan kekecewaan. Hafizh mengaku telah bergerak cepat dengan menghubungi Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan keberatan resmi atas hasil seleksi tersebut.
Ia meminta agar keputusan yang telah diumumkan tidak dianggap final sebelum dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Saya sudah telepon Pak Sekda dan pihak Kesbangpol Provinsi. Rekaman keberatan sudah saya sampaikan. Harapan kami, keputusan ini dievaluasi. Minimal ada dua orang perwakilan dari Kepahiang, agar seluruh kabupaten/kota memiliki representasi yang adil,” ujarnya.
Menurut Hafizh, para peserta asal Kepahiang bukanlah peserta pelengkap. Mereka merupakan hasil seleksi daerah yang telah melewati berbagai tahapan penilaian dan dinilai memiliki kualitas fisik, mental, disiplin, serta kemampuan yang layak bersaing di tingkat provinsi.
Karena itu, nihilnya peserta yang dinyatakan lolos justru memunculkan pertanyaan mengenai proses seleksi yang dilakukan.
“Anak-anak kita ini kualitasnya layak. Kenapa tidak ada satupun yang lolos? Ini yang membuat kami mencurigai adanya proses yang tidak transparan,” katanya.
Sorotan juga datang dari Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan Kepahiang, Edwar Samsi, S.IP., MM. Ia mendesak panitia seleksi agar membuka ruang evaluasi dan memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Menurut Edwar, persoalan ini bukan sekadar soal siapa yang lolos atau tidak, melainkan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses seleksi.
“Tujuannya bukan untuk memperdebatkan siapa yang harus lolos, tapi proses seleksi harus mencerminkan asas pemerataan. Semangatnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, di mana seluruh kabupaten/kota harus terwakili,” ujar Edwar.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Kepahiang bersama unsur legislatif masih terus melakukan langkah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu agar hasil seleksi Paskibraka 2026 ditinjau ulang.
