SEMARAKPOST | KEPAHIANG – Kontainer box UMKM yang kini terpajang di halaman Masjid Agung Baitul Hikmah Kepahiang tak henti-hentinya menuai sorotan publik. Proyek yang digadang-gadang sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat itu justru memantik tanda tanya besar, terutama soal anggaran yang dinilai tak masuk akal. Kamis (29/1/2026)
Empat unit kontainer box berdiri di depan masjid kebanggaan masyarakat Kepahiang. Namun alih-alih dipandang sebagai simbol kemajuan, proyek tersebut malah dituding sebagai cerminan kemunduran sistem pengelolaan keuangan daerah. Di tengah kondisi fiskal daerah yang kerap disebut “tidak sehat”, uang rakyat justru terkesan dihambur-hamburkan tanpa perhitungan matang.
Tak tanggung-tanggung, anggaran sebesar Rp175 juta digelontorkan untuk pengadaan empat box kontainer tersebut. Angka ini sontak memicu kegaduhan dan penilaian liar di tengah masyarakat soal kewajaran biaya.
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperkop UKM) Kabupaten Kepahiang, Herman Zamzari, S.PKP, MP, menyatakan bahwa anggaran itu telah sesuai dengan dokumen perencanaan.
“Terkait anggaran, setiap OPD memiliki perencanaan dan pengawasan. Pembangunan ini dilaksanakan sesuai dengan RAB yang ada,” ujar Herman singkat.
Namun pernyataan tersebut belum mampu meredam kegelisahan publik. Jika dikalkulasikan, Rp175 juta untuk empat kontainer berarti satu unit menelan biaya Rp43.750.000. Angka inilah yang membuat banyak warga Kepahiang melongo tak percaya. Pasalnya, jika disandingkan dengan harga material dan jasa di wilayah Kepahiang, sebagian masyarakat menilai biaya pembuatan kontainer box tak akan menyentuh angka tersebut.
Kondisi makin janggal setelah beredar kabar bahwa kontainer tersebut nantinya akan disewakan dengan tarif Rp10 juta per tahun. Angka sewa ini dinilai tak kompetitif, mengingat harga sewa ruko permanen di sekitar lokasi juga berada di kisaran yang sama.
Jika hitung-hitungan kasar dilakukan, dibutuhkan waktu empat tahun untuk mengembalikan modal satu kontainer. Ironisnya, kontainer yang diletakkan di luar ruangan diperkirakan pastilah memiliki usia pakai hingga nanti membutuhkan perbaikan atau penyegaran. Itu pun dengan catatan ada penyewa. Jika tidak? Maka Rp175 juta uang daerah terancam menguap tanpa hasil.
Fakta-fakta inilah yang membuat masyarakat Kepahiang tak berhenti menggelengkan kepala. Proyek yang semestinya mendorong PAD justru dinilai hanya menjadi jargon manis di balik peluncuran uang daerah. Publik kini menunggu: apakah kontainer UMKM ini benar-benar solusi, atau sekadar monumen pemborosan baru di jantung kota Kepahiang.(mat)
