KEPAHIANG, SEMARAKPOST.COM – Penyaluran bantuan bedah rumah di Kabupaten Kepahiang tahun 2026 kembali menjadi sorotan. DPRD Kepahiang mempertanyakan pemerataan program tersebut setelah sejumlah wilayah yang telah mengusulkan bantuan belum melihat adanya realisasi.
Tahun ini, Kabupaten Kepahiang mendapatkan alokasi sebanyak 416 kuota bantuan bedah rumah. Namun, menurut DPRD, masih terdapat wilayah dengan kebutuhan cukup tinggi yang belum masuk dalam realisasi bantuan.
Wakil Ketua II DPRD Kepahiang, Ansori, M, mengatakan persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Sebab, berdasarkan informasi yang diterimanya, usulan dari sejumlah desa di Kecamatan Muara Kemumu dan Bermani Ilir cukup banyak.
“Seperti di Sosokan Taba, Talang Tige, Sosokan Baru, Warung Pojok dan Renah Kurung, usulan bantuan bedah rumah sudah disampaikan. Tapi belum ada realisasinya untuk tahun ini,” ujar Ansori.
Menurutnya, program bedah rumah sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, distribusi bantuan harus dilakukan berdasarkan kebutuhan dan data penerima yang jelas.
Ansori juga menyoroti pentingnya keterbukaan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi terkait pembagian 416 kuota tersebut. DPRD ingin mengetahui bagaimana proses penentuan penerima hingga sebaran bantuan di masing-masing kecamatan dan desa.
“Harapan kita bantuan ini bisa merata dan benar-benar diterima masyarakat yang tidak mampu,” tegasnya.
Untuk mendapatkan penjelasan lebih detail, DPRD Kepahiang melalui Komisi III berencana memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepahiang.
Pemanggilan tersebut nantinya akan membahas alokasi bantuan, mekanisme penetapan penerima serta progres realisasi program bedah rumah tahun 2026.
“Kita di Komisi III nantinya akan memanggil OPD terkait mengenai alokasi bantuan bedah rumah ini,” kata Ansori.
PUPR Sebut Usulan Masih Berproses
Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Kepahiang, Hardiono, ST, memastikan usulan bantuan bedah rumah untuk Kecamatan Muara Kemumu telah disampaikan melalui sistem yang tersedia.
Namun, untuk realisasinya, kata Hardiono, masih dilakukan secara bertahap.
“Mengenai realisasinya masih bertahap, yang pasti usulannya dalam aplikasi MyPKP sudah diusulkan,” singkat Hardiono saat dikonfirmasi, Senin (30/8/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa belum terealisasinya bantuan di sejumlah wilayah bukan berarti usulan tidak masuk. Proses penyaluran masih berjalan dan menunggu tahapan realisasi.
DPRD pun akan meminta penjelasan lebih lanjut kepada PUPR untuk memastikan 416 kuota bantuan bedah rumah tersebut dapat disalurkan secara tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
