SEMARAKPOST | KEPAHIANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang masih menunggu pencairan sisa Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Bengkulu yang nilainya diperkirakan masih mencapai lebih dari Rp20 miliar.
Sebelumnya, Pemkab Kepahiang telah menerima transfer DBH sebesar Rp7,7 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari Rp4,8 miliar tunggakan DBH tahun sebelumnya yang sempat gagal dibayarkan serta Rp2,9 miliar alokasi DBH tahun 2026.
Meski dana tersebut telah masuk ke kas daerah, Pemkab Kepahiang mengaku masih menantikan pelunasan sisa kewajiban Pemprov Bengkulu. Pasalnya, total tunggakan DBH yang belum diterima Kabupaten Kepahiang sebelumnya mencapai sekitar Rp24 miliar.
“Kita masih nunggu sisanya. Saat ini kita masih terus menunggu sisa DBH tersebut. Kita dari Pemkab Kepahiang terus menekankan agar sisa dana itu segera disalurkan,” ujar Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang, Jono, Jumat (5/6/2026).
Menurut Jono, keberadaan DBH sangat penting bagi kondisi fiskal Kabupaten Kepahiang yang saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan anggaran. Karena itu, pencairan sisa DBH menjadi harapan besar untuk membantu pemerintah daerah memenuhi sejumlah kewajiban yang masih tertunda.
Dana sebesar Rp7,7 miliar yang telah diterima sebelumnya pun langsung dialokasikan untuk kebutuhan yang dianggap mendesak, yakni pembayaran kewajiban BPJS Kesehatan serta penghasilan tetap (siltap) para kepala desa.
“Yang kemarin ditransfer provinsi sudah kita gunakan untuk menyelesaikan BPJS dan siltap kades,” sampai Jono.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap rupiah DBH yang diterima memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan daerah. Di tengah keterbatasan anggaran yang masih membelit Kabupaten Kepahiang, pencairan sisa DBH menjadi salah satu sumber pendanaan yang sangat dinantikan.
Pemkab Kepahiang berharap Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat segera merealisasikan pembayaran sisa DBH tersebut agar berbagai kewajiban daerah dan program pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Dengan masih tersisanya sekitar Rp20 miliar yang belum diterima, Pemkab Kepahiang memastikan akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu guna mempercepat proses pencairan dana yang menjadi hak daerah tersebut.(mat)
