SEMARAKPOST | KEPAHIANG – Wakil Bupati Kepahiang, Ir. Abdul Hafizh, M.Si, menyampaikan jawaban Bupati Kepahiang atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2026. Penyampaian tersebut dilakukan dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kepahiang, pada Rabu (10/09/2025).
Dalam kesempatan itu, Wabup Abdul Hafizh menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap substansi Raperda APBD 2026. Ia menegaskan, seluruh masukan dari fraksi akan menjadi bahan perbaikan serta pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah berkelanjutan.
Menanggapi catatan Fraksi Perindo, Wabup mengapresiasi dorongan pemanfaatan pendapatan dan penerimaan daerah diarahkan pada program-program prioritas yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan visi pemerintah daerah.
“Dalam penyusunan program, prinsip perencanaan matang, terarah, proporsional, objektif, transparan, dan berkeadilan akan terus dijaga, sehingga sejalan dengan amanat UUD 1945 dan sila kelima Pancasila,” ungkapnya.
Terkait pandangan Fraksi Nasdem, ia menjelaskan bahwa tema pembangunan tahun 2026 adalah “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi Daerah”. Tema tersebut, kata Wabup, menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan.
“Kami pastikan bahwa program dan kegiatan yang dianggarkan tidak akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Menjawab pandangan Fraksi Golkar, Wabup menyebut Pemkab Kepahiang menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui pengembangan sektor pertanian dan agribisnis, pariwisata, serta UMKM.
“Pengembangan sektor tersebut akan dilakukan secara terarah dengan memperhatikan potensi lokal, bahkan bila perlu didukung riset akademis agar lebih tepat sasaran dan tidak bersifat umum,” tambahnya.
Sementara itu, menanggapi catatan Fraksi PDI Perjuangan terkait keterbatasan fiskal dan usulan sinkronisasi program antara pemerintah kabupaten dengan desa/kelurahan, Wabup menegaskan pihaknya menyambut baik masukan tersebut. Ia menilai sinergi program akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pelayanan kepada masyarakat.
“Contoh pilot project pengadaan motor pengangkut sampah akan kami kaji lebih lanjut agar dapat direplikasi pada wilayah lain sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan pelayanan publik,” jelasnya.
Kemudian, atas pandangan Fraksi Gerindra mengenai defisit APBD 2026 yang mencapai Rp. 123,58 miliar, Wabup mengakui kondisi tersebut cukup besar dan membutuhkan strategi pengendalian yang tepat. Pemkab berkomitmen menekan belanja yang tidak prioritas, mengurangi kegiatan operasional yang kurang produktif, serta lebih selektif dalam penyusunan program dan kegiatan.
“Upaya efisiensi tata kelola anggaran akan terus kami tingkatkan guna menjaga keberlanjutan fiskal daerah,” pungkasnya.
Usai penyampaian jawaban Bupati, Ketua DPRD Kepahiang, Gregory Dayefiandro, S.E., M.Sc., yang memimpin jalannya rapat bersama Wakil Ketua I Bambang Asnadi dan Wakil Ketua II Ansori M., menyatakan bahwa Raperda APBD 2026 siap dibawa ke tahap pembahasan berikutnya oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama TAPD Kabupaten Kepahiang.
“Oleh karena itu, dokumen terkait Raperda APBD 2026 akan diserahkan kepada Banggar DPRD untuk dilakukan pembahasan secara komprehensif melalui Rapat Gabungan Komisi usai paripurna ini,” kata Gregory.
Rapat paripurna ini dihadiri 14 anggota DPRD Kepahiang. Dari unsur eksekutif tampak hadir Forkopimda Kepahiang, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan BUMN/BUMD, kepala kantor, kepala badan, kepala OPD, serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
