SemarakPost.com | Kepahiang – PT PLN (Persero) UIK Sumatera Bagian Selatan-UPDK Bengkulu Kamis (05/03/2020) melakukan pemaparan hasil studi banjir dan genangan air Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi dengan menggandeng tim ahli dari Universitas Bengkulu (UNIB) yang melakukan kajian.
Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Butir Kesepakatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) beberapa waktu yang lalu di DPRD Kepahiang,Pada Poin Berita Acara diantaranya Menunggu Kajian dari Universitas Bengkulu dalam memenuhi tuntutan warga khususnya Desa Tanjung Alam dan Desa Air Hitam yang terkena dampak banjir bandang. Karena warga menilai banjir yang terjadi disebabkan luapan air PLTA Musi.
Dalam Paparan yang disampaikan Dosen Budidaya Hutan Fakultas Pertanian UNIB M Fajrin Hidayat,M.Si, Lima (5) Rekomendasi yang dihasilkan diantaranya :
1. Pengerukan Sedimen Waduk PLTA Musi
2. Monitoring dan Evaluasi Chatcemen Area
3. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di DAS
4. Imbal Jasa Lingkungan Pemilik Manfaat
5. Pembebasan Lahan pada Areal terdampak.
“Menggali data dan informasi mengenai perubahan kondisi topografi dan batimeter waduk, kegiatan pengerukan sedimen di waduk intake PLTA Musi dan Monitoring Evaluasi Area CA dan Khususnya di waduk di sekitar Desa Air Hitam dan Desa Tanjung Alam, hendaknya secara periodik,” jelas Fajri.
Dalam kesempatan ini, Kepala UPDK Bengkulu, I Nyoman Buda menyampaikan, pasca banjir bandang yang terjadi periode April 2019 lalu pihaknya sudah menindaklanjutinya. Dengan langkah solusi jangka pendek yakni melakukan pengerukan sedimentasi atau endapan tanah di sekitar waduk PLTA Musi dan survey awal penentuan pemasangan water level.
“Apa yang menjadi rekomendasi tim ahli yang melakukan studi kajian banjir dan genangan air DAS Musi akan kami tindaklanjuti sebagai solusi jangka menengah. Namun, terkait dengan usulan warga mengenai ganti utung, tetap akan ditindaklanjuti karena kami juga mempunyai atasan diatas kami, kami mohon dukungan semua pihak baik kesabaran dan pemahaman dalam melaksanakan program ini,” jelas Nyoman.
Disampaikan Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan, bahwa masyarakat sudah melihat dan mendengarkan apa yang menjadi hasil kajian dari UNIB terkait musibah banjir ini, apa yang menjadi rekomendasi dan paparan yang disampaikan semua benar dan dapat diterima karena ini ilmiah.
“Hasil studi banjir dan genangan air di Desa Air Hitam dan Desa Tanjung Alam, serta rekomendasi tindaklanjut dalam mengurangi tingkat genangan pada point poin yang direkomendasikan belum sepenuhnya mengakomodir harapan masyarakat. Kami berharap UPDK Bengkulu dapat mengajukan usulan dan harapan masyarakat pada PLN Palembang ataupun kementerian BUMN terkait ganti untung bagi lahan masyarakat desa air hitam dan tanjung Alam seperti terangkum pada penjelasan Poin 5 rekomendasi yang disampaikan, apalagi ini menyangkut hajat hidup dan psicologi masyarakat, Poin 1 sampai dengan 4 Kami minta pihak UPDK Bengkulu segera tindak lanjuti, dan Kepada BPBD menyikapi permintaan Kades Tanjung Alam terkait kesiapan baik itu perahu karet dan peralatan siaga bencana saya minta buk Kabid untuk menyampaikan kepada kepala BPBD untuk dapat dipenuhi ,hal ini juga sebagai obat Psicologi kecemasan warga masyatakat apabila hujan turun,” sampai Windra Purnawan.
“Untuk Poin 5 Kami minta pak I Nyoman Buda untuk dapat meneruskan dan mengusahakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, mengobati kekhawatiran masyarakat saya minta surat usulan ke atasan pak nyoman untuk dapat ditembuskan ke Kepala Desa dan kami juga tentunya di DPRD Kepahiang,” ujar Windra.
Ditambahkan Sekkab Kepahiang Zamzami,Z,SE.MM bahwa musibah dan bencana yang terjadi di Tanjung Alam dan Air Hitam Pemerintah Daerah sudah melakukan tanggap darurat, Rehabilitasi penggunaan dana bencana ini juga tidak bisa serta merta bisa gunakan misalnya kita belikan semen hal ini tidak bisa karena aturan dan mekanismenya seperti itu.
“Kalo beli semen berarti kita bangun infrastruktur hal ini harus melalui mekanisme penganggaran, klo dulu kita ada dana bansos bisa digunakan untuk kejadian seperti ini, tapi sekarang tidak ada lagi. Jadi maksud saya kepada pak kades saat ini kita lagi menyusun KUA PPAS APBD usulkan lah pembangunan infrastruktur yang sifatnya mendesak untuk segera kita benahi, apalagi yang menyangkut kebutuhan masyarakat dan saya yakin pada saat pembahasan anggaran nanti hal ini bisa kita prioritaskan, dan saya yakin Ketua DPRD ini sebagai ex officio Banggar dapat menyetujui,” sampai Zamzami.
Untuk diketahui, warga terdampak banjir bandang meminta pihak UPDK Bengkulu melakukan ganti untung atas kerugian yang dialami. Mulai dari bangunan rumah yang terseret banjir hingga lahan pertanian yang rusak akibat banjir.
Hadir dalam Kegiatan Paparan Hasil Studi Banjir Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan, SP, Sekkab Kepahiang, Zamzami Zubir, SE, MM, Anggota DPRD Kepahiang Hamdan Sanusi,S.Sos, Kapolsek Ujan Mas, Iptu. Tommy Sahri, MH dan Dua kepala desa serta masyarakat yang terdampak banjir bandang yaitu desa Tanjung Alam dan Air Hitam Kecamatan Ujan Mas.(HumasDPRD)
