SEMARAKPOST | KEPAHIANG – Komisi II DPRD Kabupaten Kepahiang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian pada Senin (26/05/2025), bertempat di ruang kerja Komisi II, Kantor DPRD Kabupaten Kepahiang. Agenda ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan komunikasi dengan mitra kerja, khususnya dalam evaluasi program kerja tahun anggaran 2024 serta perencanaan kegiatan tahun 2025.
Wakil Ketua Komisi II, Padila Sandi, A.Md., yang memimpin jalannya rapat, menyampaikan bahwa forum ini merupakan bagian dari rencana kerja Komisi II yang sebelumnya telah disusun bersama almarhum Ketua Komisi II, Agustinus Dungcik.
“Almarhum Ketua Komisi II memiliki komitmen kuat untuk membangun komunikasi yang intensif dengan mitra kerja melalui forum-forum hearing. Hari ini kami meneruskan semangat itu sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD,” ungkap Padila.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Ir. Taufik, yang hadir bersama jajaran Kepala Bidang di Dinas Pertanian memaparkan perkembangan pelaksanaan program serta tingkat serapan anggaran tahun berjalan. Ia mengakui bahwa efisiensi anggaran menjadi tantangan utama, yang berdampak pada terbatasnya jumlah kegiatan di tahun 2025.
Meski demikian, Dinas Pertanian tetap optimis menjalankan program prioritas, seperti pengamanan produksi dan upaya swasembada pangan yang didukung oleh bantuan pusat, termasuk alokasi benih jagung dan pembangunan jaringan irigasi.
“Kami tetap melaksanakan kegiatan strategis, seperti pendataan lahan sawit di seluruh wilayah Kepahiang. Meski tahun ini tidak ada pelaksanaan demplot, kami mengadakan lomba budidaya kopi sebagai bentuk motivasi kepada petani,” ujar Ir. Taufik.
Ia juga menyoroti pentingnya pengisian kembali posisi dokter hewan yang saat ini kosong, serta terus mengupayakan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II, Candra, mendorong Dinas Pertanian untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia serta memastikan pemerataan informasi dan distribusi bantuan, termasuk bibit, ternak, alat pertanian, dan pupuk. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif penyuluh pertanian dalam mendampingi petani.
“Sementara untuk rencana pembangunan irigasi, kami mendorong agar dilakukan studi kelayakan yang matang agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Senada, anggota Komisi II lainnya, Firdaus, S.H., menekankan agar pengalihan anggaran akibat efisiensi dilakukan secara bijak dan difokuskan pada program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Dinas Pertanian merupakan salah satu OPD strategis yang sejalan dengan visi presiden terpilih. Oleh karena itu, kami harap pengalokasian anggaran dapat diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam nawacita,” tegas Firdaus.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian, Bevan, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan pemutakhiran data luasan lahan sawah per desa guna meminimalisir potensi kebocoran dalam penyaluran bantuan atau penerapan teknologi pertanian.
“Kami sangat berharap dukungan dari Komisi II, agar Dinas Pertanian bisa mendapatkan tambahan dukungan anggaran dari APBD untuk mengoptimalkan pelaksanaan program yang sudah direncanakan,” tutup Bevan. (mat)
