SEMARAKPOST | KEPAHIANG – Lima fraksi DPRD Kabupaten Kepahiang menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2024 untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kepahiang, pada Kamis (05/06/2025).
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi tak hanya memberikan persetujuan, tetapi juga menyampaikan catatan kritis, saran, serta masukan atas pelaksanaan APBD 2024.
Juru Bicara Fraksi Perindo, Fahri Zioloveza, menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 18,62 miliar. Ia mendorong agar dana tersebut digunakan secara optimal berdasarkan skala prioritas pembangunan.
“Terkait kebutuhan ASN, Fraksi Perindo juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Kepahiang melalui BKDPSDM melakukan inventarisasi ulang kebutuhan kepegawaian, terutama untuk mengisi kekosongan jabatan strategis seperti dokter hewan,” sebut Fahri.
Sekretaris Fraksi NasDem, Taswin Natadiningrat, menyoroti sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024, khususnya dalam proses administrasi pengadaan barang dan jasa.
“Fraksi NasDem menekankan pentingnya memperbaiki dokumen administrasi pengadaan sesuai ketentuan, termasuk penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), penetapan standar harga, hingga metode pengadaan yang tepat,” ujar Taswin.
Fraksi Golkar melalui juru bicara Padila Sandi, A.Md., memberikan apresiasi atas capaian realisasi pendapatan daerah sebesar 93,97% di tahun 2024. Namun, pihaknya mencatat bahwa pendapatan masih sangat bergantung pada transfer pusat, yakni sebesar 89,67% dari total pendapatan daerah.
“Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mewujudkan visi-misi Kepahiang 2025β2030,” sampai Padila.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Ketua Fraksi, Putrado Herliansyah, menyampaikan dukungan terhadap program-program pemerintah daerah yang pro-rakyat, terutama di sektor pariwisata, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
“Sektor pariwisata perlu dikembangkan untuk meningkatkan PAD, dengan dukungan perbaikan sarana dan prasarana. Kami juga menekankan pentingnya perhatian terhadap petani, buruh, dan UMKM, serta peningkatan fasilitas pendidikan dari TK hingga SMP,” kata Putrado.
Fraksi Gerindra melalui Ketua Fraksi, Eko Guntoro, S.H., menilai pelaksanaan APBD 2024 belum efektif dan efisien serta kurang berpihak kepada masyarakat. Ia menyoroti rendahnya serapan belanja modal yang dinilai sebagai pemborosan potensi pembangunan.
“Fraksi Gerindra juga mendesak evaluasi kinerja OPD secara menyeluruh dan mendorong perencanaan anggaran yang berbasis data serta kebutuhan riil masyarakat. Kami menegaskan pentingnya penguatan fungsi pengawasan internal oleh Inspektorat dan DPRD,” pungkas Eko Guntoro.
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Gregory Dayefiandro, S.E., M.Sc., yang memimpin jalannya rapat didampingi Wakil Ketua I Bambang Asnadi, menyampaikan bahwa seluruh catatan dan masukan fraksi akan ditanggapi langsung oleh Bupati Kepahiang pada rapat paripurna selanjutnya.
βRapat Paripurna dengan agenda jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 dijadwalkan pada Selasa, 10 Juni 2025,β ujarnya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh 15 anggota DPRD Kabupaten Kepahiang, Wakil Bupati Ir. Abdul Hafizh, M.Si., unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Dr. Hartono, M.Pd., M.H., para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan instansi vertikal, kepala BUMN/BUMD, kepala kantor, kepala badan, kepala OPD, dan para camat se-Kabupaten Kepahiang.
