SEMARAK POST | KEPAHIANG -Konsep perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu dipertanyakan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkesan berjalan sendiri-sendiri.
Seyogyanya, rencana kerja pembangunan yang dilaksanakan masing-masing OPD mendukung visi misi kepala daerah.
Salah satu visi misi Bupati Kepahiang, meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana daerah serta infrastruktur fisik penunjang pembangunan daerah. Upaya ini dilakukan dengan upaya percepatan penyediaan infrastruktur yang mampu mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
Pengembangan dan optimalisasi pengelolaan obyek wisata potensial daerah, penataan dan pembangunan destinasi wisata yang akan didukung dengan sarana prasarana hotel dan restoran, kuliner lokal, industri pariwisata dan dukungan sarana transportasi yang memadai sebagai akses menuju ke objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Kepahiang.
Namun, untuk poin dukungan sarana transportasi yang memadai sebagai akses menuju ke objek-objek wisata, khususnya Waterboom sepertinya tidak sesuai dengan visi misi.
Buktinya, sampai hari ini jalan menuju Waterboom seakan dibiarkan seperti apa adanya. Hal ini memicu kekecewaan masyarakat.
Seperti yang disampaikan salah satu tokoh masyarakat Desa Mekar Sari, Kabawetan, Eko Tumaryono, Senin (27/02/2023).
“Mobil jenis Sedan, tidak bisa masuk ke sini (waterboom, red). Mungkin hanya bisa mobil jenis offroad dan sepeda motor untuk operasional kebun. Kalau motor matic sepertinya susah naik kesini karena kondisi jalan batu berlubang. Kita harap Pemerintah Daerah membangun jalan ini supaya orang lancar jalan ke waterboom,” ungkap Tumaryono.
Kekecewaan warga Kabawetan ini sangat fundamental. Bagaimana mungkin proyek waterboom yang mangkrak akan dikunjungi wisatawan kalau akses jalan tidak dibangun. Investor tentu akan berpikir ulang untuk berinvestasi seperti yang diharapkan pemerintah.
Sejatinya, jika program OPD selaras dengan visi misi bupati, Dinas Pariwisata membangun waterboom, maka Dinas PUPR membangun jalannya. Agar anggaran sekitar Rp 15 Milyar yang digelontorkan untuk membangun waterboom tahun 2021 tidak seperti buang garam ke laut.
Seperti diketahui, kondisi water boom saat ini memprihatinkan. Plafon ambruk, kaca pecah, pintu-pintu rusak. Akan butuh anggaran besar hanya untuk renovasi saja, sedangkan water boom belum berpungsi. Jaringan air belum ada, jalan belum dibangun. Apakah ini tidak mubazir ? Kalau ditanya, alasan minim anggaran. Semestinya tahu diri, kalau minim anggaran harus pintar-pintar mengelola anggaran yang ada, jangan sembrono.
Anggaran Rp 15 milyar yang digelontorkan, bukti niat pemerintah membangun. Tapi sayangnya tidak didukung dengan kinerja OPD yang bagus. Ada baiknya, Kepala Daerah terapkan reward dan punishment memotivasi tim (OPD) untuk meningkatkan kinerja dan prestasinya. Dengan kata lain yang berprestasi diberi penghargaan, sebaliknya yang minim prestasi diganti.
Terkait akses jalan, Kadis Pariwisata, Tedi Adeba, berujar dia sudah menyampaikan kondisi jalan menuju Waterboom kepada Kepala Dinas PUPR, Rudi Sihaloho. Wartawan konfirmasi Rudi, namun tidak mendapat jawaban. Tapi Kepala Bidang Bina Marga, Hardiono, memastikan jalan menuju Waterboom belum dibangun ditahun anggaran 2023.
Menanggapi hal itu, Bupati Kepahiang, Hidayattullah Sjahid, dihubungi via WhatsApp, mengatkan, memang manusia bisa rencana, tapi kendala pembiayaan juga yang membuat rencana terhambat. Celah fiscal Kabupaten Kepahiang rendah. Sementara sumber pembiayaan memang sangat terbatas.
DAU turun dan pendekatan Ear mark sudah ditentukan peruntukannya. DAK fisik harus mengikuti skala prioritas Kementerian/Lembaga pemberi DAK, sementara PAD belum mampu ikut mendorong pembangunan di bidang infrastruktur. Harapannya semoga ada investor yang berminat untuk bekerjasama dengan Pemkab Kepahiang untuk menyelesaikan kegiatan waterboom ini.
“Kita cari dan ajak pihak ke 3. Namun belum ada yang siap,” terang Bupati
“Intinya sumber pembiayaan yang terbatas. Skala prioritas Pemkab Kepahiang, sektor pendidikan, kesehatan, UHC PBI BPJS, infrastruktur dasar. Tentu seyogyanya DPRD mestinya bisa memahami dengan baik situasi ini. Kalo upaya kita terus menerus dengan menemui Kementerian/Lembaga,” sambung Bupati.
Sementara Ketua DPRD Kepahiang, Windra Purnawan, belum memberikan tanggapan. Wartawan sudah mencoba menghubungi via WhatsApp.
Bersambung…
Penulis :
Pimpinan Semarak Post
KEMAS IBRAHIM FATONI
