SEMARAKPOST | KEPAHIANG – Yayasan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang digugat. Perkara sengketa lahan TK Handayani yang terletak di jalan Tunggal Kelurahan Sijantung, Kecamatan Kepahiang itu, kini masih bergulir di Pengadilan Negeri Kepahiang.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kepahiang, perkara gugatan nomor 3/Pdt.G/2023/PN KPH itu sudah teregister sejak 27 Januari 2023.
Diarmansah (penggugat, red) mengklaim lahan TK Handayani adalah miliknya. Hal itu dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM).
Sedangkan Yayasan DWP Dikbud Kepahiang seakan tidak berdaya karena tidak memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Seakan pasrah tapi tak rela, TK Handayani yang ditaksir sudah berdiri sejak 1984 terpaksa angkat kaki.
Kuasa hukum Diarmansyah, Aan Julianda SH MH, saat dikonfirmasi menerangkan perkaran tersebut sudah selesai dimediasi di Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 15 Maret 2023.
“Telah ada kesepakatan bahwa tergugat akan meninggalkan tanah (objek perkara) yang semula dikuasai tergugat untuk dikembalikan ke penggugat sebagai pemilih tanah berdasarkan surat SHM,” terang Aan Julianda.
Aan menambahkan, dalam kesepakatan mediasi yang dituangkan dalam akta vandanding tersebut terhitung 17 Juli 2023 mendatang objek perkara tersebut akan di kosongkan. Tergugat dan turut tergugat tidak beraktivitas di atas objek perkara tersebut.
Terpisah, Ketua DWP Dikbud Kepahiang, Nining Fawely Pasju SPt MM, tak menapik hal itu. Dia mengatakan akan meninggalkan gedung TK Handayani.
“Kami telah konfirmasi ke pengelola TK Handayani. Baik Kepala Sekolah saat ini maupun Kepala Sekolah sebelumnya, bahwa TK Handayani telah lama memanfaatkan gedung di tanah sengketa tersebut. Namun tidak memiliki surat atas kepemilikan tanah maupun gedung. Oleh karena itu, demi kelancaran proses belajar mengajar TK Handayani kami bersepakat untuk pindah gedung belajar,” kata Nining.(ton)
