SemarakPost.Com | Kepahiang – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, ditingkat Kecamatan tahun 2022 ini pertama kali digelar di Kecamatan Kepahiang. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Desa Bogor Baru, Senin pukul 09.00 Wib (7/2/22).
Hadir dalam acara ini, Bupati Kepahiang Dr Ir Hidayattullah Sjahid MM IPU, Wakil Bupati H Zurdi Nata SIp MM, Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan SP, Sekdakab Dr Hartono MPd, Camat Kepahiang Idris, perwakilan Polres Kepahiang dan Kodim 0409 Gamas, pimpinan OPD, Lurah dan Kades.
Plt Kepala Bappeda Dr Hartono MPd menerangkan, dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah UUD No 25 Th 24 tentang sistem pembangunan daerah.
“Ini dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan mulai dari tingkat Desa,” terang Hartono.
Selanjutnya, Ketua DPRD Kepahiang, Windra Purnawan SP, menyoroti minimnya perangkat Desa yang hadir.
“Dari 16 Desa, cuma 10 perwakilan Desa yang hadir. Dari 8 Kelurahan 7 perwakiln yang hadir. Sayang disayangkan sekali. Musrenbang ini penting sebagai wadah menyampaikan aspirasi atau usulan rencana pembangunan. Ini malah tidak hadir, nanti ngoceh di FB,” kata Windra.
Sementara itu, Bupati Kepahiang Hidayattullah Sjahid, dalam arahanya menjelaskan, Permen 86 tahun 2017 tentang tahapan mekanisme pembangunan juga menjadi dasar kegiatan Musrenbang.
“Kegiatan ini sangat diperlukan untuk membahas dan menyepakati usulan rencana pembangunan desa kelurahan yng menjadi prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan. Dan Musrenbang ini bahan untuk membuat RKPD,” jelas Bupati.
“Kemudian disini kita bahas dan sepakati. Dana pasti terbatas, keinginan tidak terbatas. Untuk itu kita perlu skala prioritas. Memilih yang penting diatas yang penting,” sambung Bupati.
“Untuk itu harusnya lurah dan kades hadir karena inilah forumnya. Bagaimana mungkin ngerti kalau tidak hadir. Saya heran rapat yang hanya sekali setahun ini tidak hadir. Saya minta camat tegur, tembusudkan kepada bupati, inspektur dan DPRD,” pungkas Bupati.(ton)
