SemarakPost.Com | Kepahiang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 pada selasa (21/06/2022) diruang sidang utama kantor DPRD Kabupaten Kepahiang. 5 Fraksi diantaranya Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerakan Perjuangan Persatuan Indonesia Sejahtera melalui juru bicaranya masing-nasing Menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya dan menyatakan setuju melanjutkan pada tahap selanjutnya.
Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya RM Johanda, S. Pd menyampaikan persetujuannya, agar Raperda itu dibahas pada tingkat selanjutnya. Fraksi Nasdem juga memaparkan 6 item pandangan fraksinya, salah satunya agar pemkab Kepahiang meningkatkan kembali Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Agar Pemkab Kepahiang meningkatkan PAD walaupun mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumya dan menjaga kondisi aset Kabupaten Kepahiang terjaga dengan baik,” Kata juru bicara Fraksi Nasdem RM Johanda. S. Pd.
Selanjutnya disampaikan juru bicara Fraksi Golkar Ansori M. Ia memaparkan 8 item pandangan umum fraksinya, salah satunya terkait permaslahannya paket proyek OPD tahun 2021 yang masih menyisakan permasalahan.
“Kami menyayangkan beberapa paket kegiatan pada OPD tahun 2021 yang menyisakan permaslahan yang sangat signifikan. Diantaranya pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pembangunan gedung,” Sebut juru bicara Fraksi Golkar Ansori, M.
Kemudian Fraksi Kebangkitan Bangsa melalui juru bicara fraksinya Drs. Basing Ado menyampaikan persetujuannya untuk membahas Raperda pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kepahiang tahun 2021 pada tahap selanjutnya. Fraksi Kebangkitan Bangsa juga menyampaikan 9 poin pandangan umum fraksinya, salah satunya agar OPD dapat proaktif mengajukan anggaran ke pemerintah pusat dan provinsi.
“Diharapkan kepada OPD tidak hanya mengelola dana DAU dan Dak saja, namun juga dapat bergerak pro aktif untuk mengusulkan anggaran dengan menyiapkan proposal pada pemerintah pusat dan provinsi,” Imbuh Drs. Basing Ado.
Fraksi Demokrat melalui juru bicara fraksinya Taswin Nata Diningrat menyampaikan 3 item pandangan umum fraksinya, salah satunya mengingatkan Bupati agar ada ketegasan dalam memerintahkan jajaran OPD dalam penyelesaian pembahasan raperda ini.
“Saudara Bupati agar tegas memerintahkan jajaran OPD dalam pembahasan raperda ini. Mari kita menjalin kerjasama yang baik demi terciptanya kelancaran semua kegiatan pemerintahan,” Kata Juru bicara Fraksi Demokrat Taswin Nata Diningrat yang juga menyetujui pembahasan raperda pada tahap selanjutnya.
Terakhir disampaikan juru bicara Fraksi GPPIS Eko Guntoro, SH. Dalam pandangan umum fraksinya menyoroti realisasi belanja yang hanya tercapai 92,8 persen. Fraksi GPPIS menilai capaian tersebut terbilang rendah ditengah kondisi pemerintah daerah yang melakukan refokusing anggaran untuk penanganan covid-19 dimana beberapa OPD kehilangan anggaran untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan.
“Untuk itu pada pembahasan lanjutan perlu dilakukan analisis terkait realisasi pendapatan dan belanja yang ditargetkan masing-masing OPD sebagai bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan dalam pembahasan anggaran tahun selanjutnya,” Tutup Eko Guntoro, SH yang juga menyatakan setuju raperda tersebut dibahas.
Sementara itu Wakil Ketua 1 Andrian Defandra, M. Si didampingi anggota DPRD Anudin, S. Sos saat memimpin rapat paripurna yang dihadiri 16 anggota DPRD Kabupaten Kepahiang tersebut menyampaikan ucapan tetima kasih kepada fraksi-fraksi DPRD yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tersebut akan ditanggapi oleh Bupati Kepahiang dalam rapat paripurna jawaban Bupati yang telah diagendakan pada rabu (22/06/2021).
“Terima Kasih kepada Fraksi-Fraksi DPRD yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Terhadap pandangan umum Fraksi DPRD ini akan ditanggapi saudara Bupati Pada rapat Paripurna Jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2021 yang akan digelar pada rabu (22/06/2022),” Jelas Wakil Ketua 1 DPRD Andrian Defandra, M. Si.
Diketahui hadir dalam rapat paripurna Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM. IPU, Wakil Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S. IP, unsur Forkopimda, kepala instansi vertikal dan kepala OPD dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepahiang. (rls)