SemarakPost.Com | Kepahiang – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempunyai tugas pokok merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Tujuan pembangunan tentu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu, proses sebuah perencanaan pembangunan merupakan proses panjang yang melewati sejumlah tahapan. Jika tidak, maka proses perencanaan bisa dikatakan copy paste atau dengan istilah lain “nembak diatas kuda”.
Untuk mencapai tujuan pembangunan yang tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, disokong anggaran melalui APBD Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2022 tidaklah sedikit. Diperkirakan mencapai angka Rp 6 Milyar. Anggaran sebesar ini peruntukkannya hanya untuk perencanaan pembangunan Kabupaten Kepahiang dan tidak ada pembangunan fisik. Lumayan besar bukan ?
Kepala Bappeda Kabupaten Kepahiang, Solihin, merupakan ASN yang lama berkecimpung didunia perencanaan. Sebelum menjabat Kepala, beliau juga sempat menjabat Sekretaris Bappeda.
“Anggaran yang kita usulkan Rp. 8 Milyar. Tapi yang diakomodir (APBD) Rp. 5 sampai 6 Milyar,” kata Solihin saat dijumpai Semarakpost.com di ruang kerjanya belum lama ini.
Dikatakannya, ada 4 bidang pada Bappeda Kepahiang. Yakni bidang fisik, ekonomi sosial pemberdayaan masyarakat, Litbang dan Sekretaris.
“(Anggaran Rp. 6 Milyar) digunakan untuk kegiatan yang bersifat rutin. Termasuk operasional (porsi terbesar disitu). Pembayaran aset pajak mobil pemeliharaan kantor, ATK untuk semua di Sektetariat,” terang Solihin.
Anggaran Rp 6 Milyar itu, sambung Solihin tidak untuk pembangunan fisik. Hanya digunakan untuk pembuatan dokumen, profil daerah kebijakan serta tujuan visi dan misi.
Meski anggaran sudah terbilang besar, ternyata belum dirasakan cukup. Ditengah badai Defisit anggaran, Bappeda Kepahiang masih berharap dapat penambahan anggaran dari APBD Kabupaten Kepahiang.
Solihin, membeberkan, Kabupaten Kepahiang sejak mekar sampai dengan 2024 akan menyelesaikan tahap pembangunan jangka panjang yang pertama. Yang akan berakhir tahun 2025. Jadi 2022 kita sudah akan melakukan evaluasi tahap awal dokumen perencanaan jangka panjang tersebut. 2023 sudah didapat hasil evaluasi dan Draf RPJP tahap 2. Tahun 2024 Bapeda menargetkan RPJP tahap dua sudah diperdakan.
“Ini tentu akan menambah pekerjaan rutin semua bidang pada tahun 2022 dan 2024. Tentu kita membutuhkan anggaran. Sesuai UU nomor 25 tahun 2004 sistem perencanaan pembangunan nasional,” terang Solihin.
Ketika ditanya tentang kurang matangnya pembangunan jalan SMI yang menguras APBD Kepahiang belasan Milyar namun manfaatnya belum ada, serta Water Park yang menelan anggran juga belasan Milyar juga belum berfungsi, serta jalan Lubuk Penyamun yang dialihkan, Solihin enggan memberi komentar. Ia berdalih jika Bappeda merencanakan pembangunan yang bersifat umum.
“Kalau soal pembanguna jalan SMI, Water Park dan Jalan Lubuk Penyamun, itu perencanaanya ada pada OPD teknis masing-masing,” ujar Solihin.(ton)