SemarakPost.Com | Kepahiang – Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang Windra Purnawan,SP bersama anggota DPRD daerah pemilihan 1 Hendri,A.Md, Franco Escobar,S.Kom, RM.Johanda,S.Pd, dan Riswanto menggelar kegiatan reses. Giat ini dilakukan secara terbatas di Balai Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang pada Selasa (16/02/2021) dan dihadiri perangkat desa, tokoh masyarakat serta tokoh perempuan.
“Diskusi kali ini kita adakan secara terbatas,untuk itu kami sudah menyiapkan kuesioner yang dapat bapak ibu isi dalam menyampaikan aspirasi yang akan kami rangkum hari ini,” sampai Hendri.
Selain itu, turut hadir pada kegiatan reses Kepala Dinas Pertanian, perwakilan Dinas Perikanan, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, dan Camat Kepahiang.
Dalam kegiatan reses kali ini, terdapat beberapa aspirasi rakyat yang tersampaikan. Seperti pesan atau saran yang disampaikan peserta reses Rusmedi agar DPRD dan Bupati dapat menjalankan amanah dengan baik sehingga sinkronisasi antar lembaga bisa tetap dijalankan. Disamping itu usulan pengadaan drainase yang disampaikan Boy hingga pembangunan posyandu yang disampaikan Elvi Sukesih pun disambut baik.
Menanggapi saran dan usulan warga tersebut Windra Purnawan mengatakan terkait pembangunan drainase inilah hal yang rumit, bukan hanya di Kabupaten Kepahiang tapi secara nasional.
“Kirim surat keprovinsi, pinjam aset ini, kita perbaiki drainase ini,selesai kita kembalikan, secara administrasi kita benar dan masyarakat kita tidak menjerit kebanjiran, ini penting dan mendesak,” pinta Windra.
Mengenai pembangunan posyandu, jika pihak desa tidak dapat membangun, maka pihaknya minta untuk menyampaikan usulan tersebut kepada Dinas Kesehatan agar dapat ditindaklanjuti.
Sudah 1,5 tahun masa jabatan anggota DPRD selau berkomitmen untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai aturan perundangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui, tahap awal Bupati dan DPRD telah melakukan perubahan pada wajah Pasar Kepahiang, sertifikasi pada aset-aset yang dimiliki Kabupaten Kepahiang, serta peningkatan PAD Kabupaten Kepahiang dengan menghadirkan solusi dari sektor pariwisata. Hal tersebut dilakukan karena jika sumber PAD meningkat maka proses pembangunan juga akan lebih mudah dilakukan.
“Tahun 2021 ini sudah kita anggarkan pembangunan waterpark skala nasional di Kecamatan Kabawetan,” ujarnya. (rls)
