Indikasi Dana Desa Diselewengkan? Polres Lidik 2 Desa

0
1.100 Kali dibaca
Bagikan

SemarakPost.Com | Kepahiang – Adanya dugaan penyelewengan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam wilayah Kabupaten Kepahiang tengah dalam proses penyelidikan Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Kepahiang.

Sejauh ini terdapat 2 desa yang sudah masuk dalam penyelidikan, yakni Desa Tangsi Duren Kecamatan Kabawetan dan Desa Kelobak Kecamatan Kepahiang.

Hal tersebut dibenarkan Kapolres Kepahiang AKBP Suparman, S.IK, M.AP melalui Kasat Reskrim Iptu Welliwanto Malau, S.IK, MH yang mengungkapkan kedua desa ini diindikasikan ada penyelewengan anggaran dalam pembangunan jalan dan drainase yang dialokasikan melalui DD/ADD.

“Ya, ada laporan yang masuk ke kita yang kemudian kita tindaklanjuti. Kedua kepala desa pun sudah kita mintai keterangan, dan saat ini masih kita lakukan penyelidikan,” terang Welliwanto.

Kendati demikian, Welliwanto mengaku belum bisa membeberkan penuh terkait indikasi penyelewengan apa yang terjadi di kedua desa tersebut, dan pembangunan pada tahun anggaran berapa proyek itu dilakukan.

“Masih terus kita dalami, dan saat ini kita masih mengumpulkan data-data di lapangan. Kedepannya tidak menutup kemungkinan kita akan memanggil beberapa orang dalam kapasitasnya sebagai saksi, guna menggali informasi mengenai persoalan ini,” ujarnya.

Disisi lain, saat ini Sat Reskrim Polres Kepahiang tengah melanjutkan penyidikan terkait tragedi kebakaran gudang BBM milik PT Sarana Multi Karya Indonesia (SMKI) di Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang, pada 23 Desember 2020 lalu. Setelah memeriksa beberapa saksi termasuk 2 karyawan PT SMKI yang menjadi korban kebakaran tersebut, Polres Kepahiang juga melakukan panggilan terhadap pihak petinggi PT SMKI guna diambil keterangannya terkait BBM yang terbakar tersebut.

“Hanya saja, saat panggilan pertama sudah kita sampaikan beberapa hari lalu, pihak PT SMKI tidak memenuhi panggilan tersebut. Dan saat ini kita tengah menyiapkan panggilan kedua untuk petinggi PT SMKI. Jika pada panggilan kedua ini pun tidak hadir, maka ada peluang kita lakukan jemput paksa,” jelas Welliwanto.

Adapun pemeriksaan tersebut, sambung Welliwanto, terkait dengan aktivitas penyaluran BBM yang dilakukan PT SMKI yang disinyalir tidak memiliki izin. Ditambah lagi dengan penyewaan gudang yang pada dasarnya hanya sebuah rumah, yang tidak layak untuk dijadikan gudang.

“Beberapa hal yang rencananya akan kita mintai keterangan, diantaranya terkait kelayakan gudang dan juga soal BBM yang disimpan di gudang tersebut yang diindikasikan illegal,” singkat Welliwanto. (rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here