SemarakPost.Com | Kepahiang – Dibuka secara resmi oleh Bupati Kepahiang Dr. Ir Hidayatullah Syahid, MM. IPU., Bank Bengkulu bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang menggelar audiensi Eksekutif dan Legislatif terkait pembiayaan kredit kepada Pemkab Kepahiang sekaligus penandatanganan PKS OPD Payment bertempat di Aula Setda Kabupaten Kepahiang, Selasa (22/06/2021).
Aplikasi OPD Payment merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Bank Bengkulu guna mendukung program nasional dalam percepatan penerapan gerakan transaksi non-tunai dan juga memudahkan OPD di lingkup Pemkab Kepahiang dalam bertransaksi.
“Kalau kita lihat sekarang memang percepatan digitalisasi ini didorong oleh Bank Indonesia agar Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan aplikasi non tunai, salah satunya yaitu aplikasi yang di kembangkan oleh Bank Bengkulu,” Sampai Bupati Hidayat.
Tidak hanya itu, dengan aplikasi OPD payment ini juga diharapkan dapat membantu terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengeluaran keuangan di setiap OPD dilingkup Pemkab Kepahiang.
“Dengan penggunaan transaksi non-tunai ini artinya kita juga turut serta mendukung dan menjawab kebutuhan transaksi di era digital. Karena kedepan akan lebih memudahkan pembayaran OPD non tunai, pencetakan rekening koran dapat dilakukan secara realtime, lebih tertib administrasi serta akan memberikan kepastian kecepatan dan keamanan pada OPD kita,” tambah Bupati.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Bank Bengkulu diwakili Direktur Bisnis Ikhwanul Okti mengucapkan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Kepahiang karena telah memberi support dan kepercayaan kepada Bank Bengkulu dalam mengelola keuangan daerah.
“Kedepan semoga realisasi kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan kami mendukung semua program serta dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” sampai Okti.
Menyinggung tentang pinjaman daerah, Direktur Bisnis Ikhwanul Okti mengatakan bahwa di era pandemi Covid-19, Kabupaten Kepahiang merupan Kabupaten pertama yang ditawarkan oleh Bank Bengkulu.
“Sebelumnya ada 4 wilayah yang sudah kita teken MoU. Namun Diera pandemi ini, Kabupaten Kepahiang adalah Kabupaten pertama yg kita tawarkan,” ujar Okti.
Menanggapi pemaparan terkait pinjaman daerah tersebut, Bupati mengatakan akan mempelajari persyaratan, mekanisme dan prosedurnya terlebih dahulu.
“Mengenai pinjaman daerah itu akan kita pelajari, jangan sampai melanggar aturan. Nanti kita juga minta simulasinya seperti apa. Kemudian Soal besaran itu sesuai kebutuhan, fleksibel dan kita tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” pungkasnya.
Hal serupa diutarakan Wakil Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata,S. Ip. Menurutnya perihal pinjaman daerah memang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengedepankan unsur tansparansi, akuntabel dan kehati-hatian.
“Regulasi dan aturannya harus jelas, apakah suku bunganya fluktuatif, kemudian perhitungannya bagaimana. Jangan sampai nanti pemerintah berat membayar beban bunga. Kalau bisa menguntungkan kedua belah pihak,” terang Nata.
Lebih jelas Ketua DPRD Windra Purnawan,SP., mengatakan mendukung program Pemda dengan melihat dari sisi tugas dan fungsi. Namun beliau meminta Bank Bengkulu untuk dapat memberikan kepastian peminjaman kepada Pemda
“Pinjaman setidak-tidaknya bisa menyelesaikan 3 paket proyek yaitu pekerjaan jalan yang sekarang ini berjalan, pusat kota Kepahiang, dan membantu percepatan pariwisata yang ada di Kabawetan. Dan itu paling tidak diangka 150 M,” terang Windra.
Turut hadir dalam giat Bupati Kepahiang Dr. Ir Hidayatullah Syahid, MM. IPU., Wakil Bupati Kepahiang H.Zurdi Nata,S.IP,
Ketua DPRD Windra Purnawan, Kepala Cabang Bank Bengkulu Hendry Hadinata, Direktur Bank Bengkulu yang diwakili Direktur Bisnis Ikhwanul Okti, Kabag Kredit dan Pemasaran Wellyanto Soekarno dan beberapa Kepala OPD terkait. (San)
