SemarakPost.Com | Kepahiang – DPRD Kabupaten Kepahiang menggelar rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Kepahiang yang disampaikan oleh Plt.Bupati Kepahiang Netti Herawati,S.Sos. atas Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD terhadap RAPBD Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2021 dan Raperda Rencana Pembangunan, Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Kepahiang tahun 2020-2040 diruang sidang utama kantor DPRD, Rabu (04/11/2020).
Adapun jawaban yang disampaikan Plt Bupati Kepahiang terhadap Pandangan Umum Fraksi Nasional Demokrat terdiri dari beberapa poin sebagaimana dijelaskan Plt. Bupati.
“Pertama, Pemkab Kepahiang akan berusaha melaksanakan program kegiatan secara efektif dan efisien sehingga hasilnya dapat dinikmati masyarakat. Kedua, OPD dan TAPD akan diperintahkan untuk mengahadiri rapat pembahasan bersama Banggar secara menyeluruh untuk menekan defisit anggaran. Ketiga, perihal kegiatan yang belum terlaksana pada tahun anggaran 2020 apabila dipandang perlu dan bersentuhan kepada masyarakat serta didukung ketersediaan anggaran akan diusulkan pada tahun anggaran 2021,” Sampai Plt. Bupai.
“Selanjutnya atau yang keempat perihal besarnya defisit dalam struktur RAPBD 2021 disebabkan karena penurunan dana transfer DAU dan bagi hasil pusat. Kelima, Dalam Struktur RAPBD 2021 Dana Desa yang merupakan alokasi dana pusat dan alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepahiang mendapatkan porsi yang cukup besar, oleh karenanya pemerintah desa sebagai leading sektornya harus berhati-hati dalam penggunaannya. Dan terakhir hasil reses anggota DPRD yang merupakan usulan langsung dari masyarakat dalam pokir DPRD menjadi prioritas dalam penyusunan APBD TA 2021,” tambah Plt Bupati.
Terhadap Pandangan Umum Fraksi Golkar Gerakan Perjuangan Pembangunan Indonesia Plt Bupati memberikan penjelasan terkait defisit anggaran, pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari PT SMI dan skala prioritas untuk memajukan kepentingan dan keberpihakan kepada masyarakat.
“Defisit anggaran yang sangat besar pada RAPBD 2021 terjadi karena berkurangnya dana transfer Pusat dan Kewajiban pembiayaan daerah. Perihal pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari PT SMI sendiri telah mencapai 15,18% dan sudah melakukan pencairan uang muka kerja sebesar Rp.4.368.920.000,yang ditargetkan akan selesai tahun ini. Sesuai dengan MOU antara Pemkab Kepahiang dengan PT SMI semua paket pekerjaan yang telah disepakati dalam APBD Kabupaten Kepahiang dapat diselesaikan tepat waktu, dan Plt.Bupati telah memerintahkan dinas PUPR mengawasi pekerjaan tersebut. Selanjutnya kami sampaikan bahwa tenor pinjaman kepada PT SMI yaitu selama dua tahun (2021-2022) dan apabila kegiatan tidak selesai sesuai dengan jadwal maka akan dibuat kesepakatan kembali, hal ini juga menjawab pertanyaan fraksi Demokrat Hati Nurani,” sampai Plt Bupati.
“Pemkab Kepahiang juga memiliki prioritas untuk memajukan kepentingan dan keberpihakan kepada masyarakat sesuai dengan RKPD dan Permendagri Nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021. Berkenaan dengan pesta demokrasi pada tanggal 9 desember 2020 kami melalui satgas covid-19 bekerjasama dengan KPU serta OPD terkait mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk mengedepankan protokol kesehatan,” tambah Plt Bupati.
Terhadap Pandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa, Plt Bupati memberikan penjelasan terkait inovasi untuk meningkatan pendapatan daerah, perbedaan defisit pada KUA PPAS dengan nota pengantar RAPBD, serta upaya untuk meningkatkan pariwisata yang mana setiap regulasi telah disosialisasikan kepada masyarakat.
“Pemkab kepahiang terus menggali sumber Pendapatan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan menjalin kerjasama ke seluruh stakeholder sehingga target Pendapatan dapat maksimal. Kemudian terkait perbedaan defisit pada KUA PPAS dengan nota pengantar RAPBD sebesar Rp.734.626.588,85 dikarenakan adanya penyesuaian program pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan adanya pemutakhiran data sistem informasi oleh kementerian dalam negeri mengakibatkan beberapa kegiatan digabung secara otomatis,” jelas Plt Bupati.
“Dalam struktur RAPBD tahun 2021 Disparpora mendapatkan alokasi cukup besar untuk meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata di Kabupaten Kepahiang. Dan setiap regulasi ataupun peraturan daerah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” tambah Plt Bupati.
Terhadap Pandangan Umum Fraksi Demokrat Hati Nurani, Plt Bupati memberikan penjelasan terkait belanja Bansos dan Hibah dalam RAPBD 2021.
“Belanja bantuan sosial dan belanja hibah yang terdapat dalam struktur APBD 2021 dapat kami jelaskan dimana pertama terdapat belanja hibah kepada partai politik, kedua belanja hibah ke instansi vertical, ketiga belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan lainnya dan terakhir belanja hibah dana bantuan operasional sekolah (bos). Pemkab kepahiang juga melalui dinas teknis yang menjalankan kegiatan fisik pada APBD Perubahan tahun 2020 akan melakukan pengawasan secara efektif agar pelaksanaan kegiatan fisik dapat diselesaikan tepat waktu,” terang Plt Bupati.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut Empat fraksi di DPRD Kepahiang menyampaian pemandangan umum dan menyatakan setuju dengan catatan terhadap Rancangan Perda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Kepahiang tahun 2020-2040.
“Secara umum fraksi Nasdem mendukung Raperda RP3KP dalam rangka mewujudkan kawasan perumahan yang terintegratif dan layak huni terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Disini kami juga mengingatkan bahwa Raperda ini merupakan bagian yang tersinkronisasi dengan dokumen sistem perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kepahiang. Sebagai OPD pengusul fraksi Nasdem mengingatkan Bappeda dapat menjelaskan secara substansi atas Raperda ini,” sampai Candra Jubir Fraksi Nasdem.
“Kami juga menyarankan untuk memasukkan hal teknis yang berkaitan dengan upaya percepatan pembangunan perumahan seperti pemberian insentif bagi pengembang sebagai stimulus yang berdampak positif,” tambah Candra.
Fraksi Golkar GPPI disampaikan juru bicara Nyimas Tika Herawati, menyampaikan apresiasi kepada eksekutif sebagai pemrakarsa Raperda RP3KP dan berharap melalui raperda RP3KP dapat menjamin terselenggaranya pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat pada kesejahteraan masyarakat.
“Selanjutnya fraksi Golkar GPPI berharap melalui saudari Plt. Bupati untuk dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepahiang,” sampai Nyimas.
Fraksi Kebangkitan Bangsa disampaikan Sekretaris DPRD Roland Yudhistira, M.Si adanya dokumen RP3KP dapat mendukung arahan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman terpadu, berkelanjutan dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kepahiang.
Fraksi Demokrat Hati Nurani disampaikan oleh Ketua Fraksi Nanto Usni dalam penyampaiannya mengucapkan terima kasih atas penyampaian nota Raperda RP3KP oleh Plt Bupati.
“Kami Fraksi Demokrat Hati Nurani mengucapkan terima kasih kepada saudari Plt.Bupati yang telah menyampaikan nota raperda RP3KP, mendukung penyediaan rumah yang terjangkau dan layak huni serta mewujudkan penyebaran penduduk secara profesional, sehingga pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menyusun RP3KP sesuai amanat undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman sebagai gambaran prospek pengembangan pemukiman di Kabupaten Kepahiang,” ujar Nanto.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan,SP dengan didampingi Hendri, A.Md dari fraksi yang berhalangan hadir, serta dihadiri 15 anggota DPRD Kabupaten Kepahiang.
“Alhamdulillah hari ini kita sudah memberikan Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda RP3KP Kabupaten Kepahiang tahun 2020-2040, dan jawaban Bupati Kepahiang oleh Plt Bupati dengan baik dan lancar, semua fraksi menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan Raperda RP3KP, atas nama lembaga DPRD saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setingi tinginya kepada rekan rekan pimpinan dan anggota DPRD,serta undangan dan hadirin yang hadir dalam rapat Paripurna hari ini,” pungkas Windra. (rls)
